Menteri Serbia Dubravka Đedović Handanović menghadapi penyelidikan karena gagal melaporkan kepemilikan bisnis Kroasia
Menteri Pertambangan dan Energi Serbia Dubravka Đedović Handanović menghadapi penyelidikan kriminal karena gagal melaporkan aset dan pendapatan yang dimiliki di Kroasia. Badan Serbia untuk Pencegahan Korupsi menyerahkan laporan pengendalian aset ke Kantor Kejaksaan Beograd mengenai menteri tersebut. Penyelidikan ini mengikuti penemuan pada bulan Juni 2026 bahwa Dubravka Đedović Handanović adalah salah satu pemilik perusahaan Kroasia Kulturistria.
Detail dari investigasi
Penyelidikan berpusat pada kegagalan menteri untuk mengungkapkan kepentingan bisnis di Kroasia. Dubravka Đedović Handanović saat ini menjabat dalam mandat teknis sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Perusahaan yang dimaksud, Kulturistria, didirikan di Kroasia pada September 2022. Pembentukan ini terjadi satu bulan sebelum menteri ditunjuk untuk peran menterinya saat ini.
Badan Pencegahan Korupsi Serbia telah menetapkan kasus ini sebagai rahasia. Badan tersebut menyatakan bahwa mereka menyerahkan laporan tersebut ke Kantor Kejaksaan Tinggi di Beograd karena kecurigaan yang wajar atas tindak pidana berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang tentang Pencegahan Korupsi. Undang-undang khusus ini membawa potensi hukuman penjara enam bulan hingga lima tahun untuk pelanggaran tersebut.
Mitra bisnis dan aset
Dubravka Đedović Handanović mempertahankan kemitraan bisnis dalam Kulturistria. Mitra bisnisnya termasuk aktor Goran Bogdan dan Nedžad Mulaomerović, seorang arsitek dan drummer yang berbasis di Sarajevo. Asosiasi ini membentuk dasar dari pengawasan mengenai pengungkapan keuangannya.
Sementara penyelidikan resmi berfokus pada kegagalan untuk melaporkan kepemilikan bisnis, laporan lain telah menyoroti aset tambahan. Organisasi media melaporkan bahwa menteri memiliki properti real estat di Istria senilai 1,5 juta euro. Properti ini berada di wilayah Kroasia, Istria.
Implikasi hukum dan mandat
Proses hukum terhadap Dubravka Đedović Handanović melibatkan kepatuhan yang ketat terhadap Undang-Undang tentang Pencegahan Korupsi. Penyelidikan berusaha untuk menentukan apakah kegagalan untuk melaporkan kepentingan bisnis Kroasia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 101. Mandat teknis menteri saat ini berarti penyelidikan berlanjut saat dia memegang posisinya di pemerintah Serbia.
Kantor Kejaksaan Beograd akan meninjau bukti yang diberikan oleh Badan Serbia untuk Pencegahan Korupsi untuk menentukan apakah tuduhan resmi dibenarkan. Kasus ini tetap menjadi masalah penting bagi otoritas anti-korupsi Serbia karena mereka memantau pengungkapan keuangan pejabat tinggi selama mandat teknis.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0