Kementerian Luar Negeri Kroasia Menuntut Montenegro Mengkonfirmasi Perbatasan Darat Sebelum Pembicaraan Maritim
Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Kroasia Andrej Metelko Zgombić menyatakan pada hari Kamis bahwa Kroasia tidak ingin sengketa perbatasan maritim menunda kemajuan Eropa Montenegro. Metelko Zgombić menyatakan bahwa sementara Kroasia bersedia membahas masalah perbatasan maritim nanti, Montenegro harus terlebih dahulu mengkonfirmasi perbatasan darat sesuai dengan hukum internasional. Tuntutan ini menyusul surat yang dikirim oleh Kepala Negosiator Montenegro Bojan Božović kepada Metelko Zgombić pada hari Rabu. Pejabat Kroasia itu menekankan bahwa mengkonfirmasikan bekas perbatasan republik adalah masalah nilai mengenai penerimaan Montenegro terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan kesimpulan dari komisi Badinter.
Konfirmasi Perbatasan Darat Diperlukan
Metelko Zgombić mencatat bahwa para ahli Kroasia dan Montenegro, bersama dengan kadaster kedua negara, menegaskan bahwa bekas perbatasan republik adalah yang benar. Seluruh semenanjung Prevlaka, termasuk karang Oštro, secara administratif milik Kroasia sebelum pecahnya Yugoslavia. Komisi Arbitrase Konferensi Perdamaian untuk Bekas Yugoslavia, yang dipimpin oleh pengacara Prancis Robert Badinter, menyimpulkan bahwa bekas perbatasan administratif menjadi perbatasan negara yang diakui secara internasional dengan menggunakan prinsip uti possidetis juris. Temuan hukum ini membentuk dasar bagi desakan Kroasia untuk mengkonfirmasi perbatasan darat terlebih dahulu.
Tanggapan dan Negosiasi Montenegrin
Kepala Perunding Montenegro Bojan Božović menyatakan bahwa Podgorica tidak dapat menerima penentuan perbatasan sepihak tetapi siap untuk menyusun perjanjian perbatasan darat dan maritim sesegera mungkin. Pernyataan dari negosiator Montenegro ini membahas permintaan Kroasia untuk konfirmasi terlebih dahulu mengenai perbatasan darat. Negosiasi berlanjut sementara Kepresidenan Irlandia berusaha untuk menutup Bab 15 Energi. Kepresidenan Irlandia mencatat kesulitan dengan dokumen yang diajukan oleh Montenegro untuk Bab 15 yang bertentangan dengan perjanjian perbatasan sementara dari tahun 2002. Ini menunjukkan tantangan prosedural yang sedang berlangsung dalam kerangka integrasi Eropa.
Kemajuan Integrasi Eropa
Pada hari Kamis, Montenegro menutup dua bab negosiasi lagi selama proses integrasi Eropa. Pasal 16 Pajak dan Pasal 22 Kebijakan Regional dan koordinasi instrumen struktural ditutup oleh pihak Montenegro. Menteri Luar Negeri Kroasia Andrej Metelko Zgombić menegaskan bahwa Kroasia tidak ingin sengketa perbatasan maritim menunda kemajuan Montenegro di Eropa. Pejabat Kroasia menyatakan bahwa sementara Kroasia bersedia untuk membahas masalah perbatasan maritim nanti, Montenegro harus terlebih dahulu mengkonfirmasi perbatasan darat sesuai dengan hukum internasional. Perkembangan ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara demarkasi perbatasan bilateral dan persyaratan aksesi Eropa yang lebih luas.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0